KORIDOR EKONOMI: UPAYA PERCEPAT PEMBANGUNAN

Pembangunan ekonomi pada masa Kabinet Indonesia Bersatu I dan II pada dasarnya adalah mendorong pertumbuhan (pro growth), penyediaan lapangan pekerjaan (pro jobs) dan mengurangi tingkat kemiskinan (pro poor) atau dikenal dengan istilah Triple Track Strategy. Tingkat pertumbuhan ditargetkan akan mencapai 6 % per tahun. Dalam struktur makro, pertumbuhan masih bertumpu pada belanja pemerintah (government expenditure). Untuk menggenjot pertumbuhan, pemerintah pada dasarnya melakukan percepatan pembelanjaan dan meningkatkan belanja modal (capital expenditures).


Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional (PPPEN)
Untuk lebih mempercepat pembangunan ekonomi tersebut pemerintah juga membangun konsep Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional (PPPEN) dengan membangun Koridor Ekonomi, dimana wilayah Indonesia dibagi menjadi 6 Koridor Ekonomi yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi-Maluku Utara, Bali-NTT dan Koridor Papua-Maluku. Masing-masing koridor memiliki fokus pembangunan tersendiri, seperti berikut:
Koridor Sumatera :pusat produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional;
Koridor Jawa :pusat pendorong industri dan jasa nasional.
Koridor Kalimantan:pusat lumbung energi nasional dan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang;
Koridor Sulawesi :pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan nasional;
Koridor Bali-NTT :pusat pariwisata dan pendukung pangan nasional;
Koridor Maluku-Papua: pusat pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera. Sektor ekonomi yang didorong adalah manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan kawasan. Yang menarik adalah sektor kehutanan tidak secara spesifik masuk kedalam sektor yang didorong tersebut.


Memainkan Peran BUMN
Untuk percepatan tersebut, pemerintah selain perlu merangkul sektor swasta juga mendorong BUMN untuk menjadi pemain aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan kegiatan ekonomi termasuk memperhatikan masalah ketahanan pangan. Setidak-tidaknya dua hal yang menjadi tugas BUMN yaitu pertama ikut mengamankan program nasional ketahanan pangan dan, kedua mendorong belanja modal. Untuk belanja modal, BUMN diwajiban melakukan efisiensi anggaran dengan mengalihkan belanja operasional (operational expenditures) yang dapat dialihkan menjadi belanja modal, sekurang-kurangnya 10%. Belanja modal ini diharapkan akan mampu mendorong dan mempercepat geliat roda perekonomian nasional.

BUMN bidang pertambangan, pertanian, telekomunikasi, pariwisata, perkapalan, pariwisata dan telematika akan berperan besar dalam percepatan pembangunan ini. Kegiatan ekonomi BUMN tersebut juga diharapkam mampu membuka lapangan kerja baru sebanyak 25,7 juta orang di seluruh negeri, diantaranya di Sumatera 11,3 juta orang dan di Jawa sekurang-kurangnya harus mampu menyerap 10 juta orang.

Peran sektor Kehutanan
Secara spesifik kehutanan tidak masuk dalam sektor yang didorong. Ada beberapa kemungkinan pertimbangan mengapa sektor ini tidak jadi andalan, antara lain, pertama, dalam kerangka mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) sektor ini lebih diharapkan menjadi penyerap karbon sebagaimana terlihat dari program yang saat ini dijalankan maupun adanya perjanjian (Letter of Intent) dengan negara Norwegia untuk melakukan jeda pelepasan kawasan hutan primer dan gambut bagi kegiatan ekonomi selama dua tahun. Kedua, peran kehutanan secara nasional yang lebih dikenal adalah gerakan menanam 1 milyar pohon, sementara program lainnya seperti kegiatan mendorong pemantapan pengelolaan hutan dan revitalisasi industri kehutanan kurang nampak di permukaan. Ketiga, sektor kehutanan sendiri kurang melakukan sosialisasi mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan selama ini, seperti industri pulp dan kertas yang potensinya besar, walaupun sering diserang dari sisi lingkungan. Demikian juga dengan berkembangnya hutan rakyat sebagai alternatif sumber bahan baku industri domestik yang terbukti mampu menggerakan ekonomi rakyat khususnya di Jawa tidak dijadikan promosi ceritera sukses kehutanan.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, peran kehutanan juga penting dalam beberapa hal seperti faktor kawasan yang akan digunakan untuk membangun sektor lain, masalah pangan, air dan energi. Ketersediaan kawasan hutan untuk sektor diluar kehutanan akan memerlukan proses pelepasan dan pinjam pakai dan ini perlu ditangani secara khusus dan simultan dengan rencana koridor ekonomi tersebut. Masalah air untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan industri akan semakin krusial. Dalam hal ini masalah pengelolaan hutan, khususnya hutan lindung dan kawasan konservasi menjadi prioritas dalam penanganannya karena akan bisa menjadi faktor kritis dalam mendorong koridor ekonomi tersebut. Dalam masalah energi khususnya energi terbarukan, maka kehutanan memiliki potensi untuk mengembangkan energi biomasa dan bio-fuel. Selain memiliki berbagai jenis phn untuk menghasilkan bimasa yang dapat dilah menjadi pelet sebagaimana sudah dikembangkan di Wonosobo bekerja sama dengan Korea, juga sumber bio-fuel banyak tersedia seperti jarak, nyamplung, sagu dan sebagainya. Dalam masalah pangan, sektor kehutanan memiliki kesempatan luas untuk mendorong produksi sumber karbohidrat alternatif. BUMN Kehutanan seperti Perhutani di Jawa telah sejak lama melalui program tumpang sari atau wanatani juga menghasilkan pangan seperti jagung, ketela pohon, kedelai. Dan saat ini tekah dikembangkan aneka jenis penghasil karbohidrat terutama porang dan garut. Sementara jenis lain seperti suweg, iles-iles, bentul, ganyong dan seterusnya masih belum dimanfaatkan. Kehutanan melalui pengelolaan kawasannya yang luas sangatlah berpotensi untuk berperan dalam program ketahanan pangan nasional.

Banyak yang bisa dikerjakan kehutanan untuk mendukung upaya menggerakan dan mensukseskan koridor ekonomi tersebut. Tapi hal tersebut akan terpulang pada bagaimana sektor kehutanan menyikapi program percepatan dan perluasan ekonomi nasional (PPPEN)ini dan sekaligus menangkap peluang untuk mendorong pembangunan sektor kehutanan itu sendiri.