Masalah mengekspor atau tidak mengekspor rotan mentah nampaknya sudah berlangsung lama. Dan pada hakekatnya dikotomi itu muncul karena setidak-tidaknya ada dua pihak yang berkepentingan dan yang sama-sama memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan perdagangan rotan tersebut. Yang pertama adalah kelompok petani penghasil rotan, sedangkan di pihak lain adalah pengusaha/atau pengolah rotan dalam negeri. Kedua kelompok tersebut masing-masing punya asosiasi dan masing-masing juga memiliki suara yang dapat memengaruhi kebijaksanaan pemerintah.
Ekonomi pada dasarnya ilmu yang mempelajari alokasi sumber daya. Secara teori, alokasi yang dilakukan melalui mekanisme pasar bersaing akan menghasilkan alokasi optimal dengan harga keseimbangan yang memberi keuntungan yang cukup memberi insentif pada semua pihak yang terlibat, sehingga pemain akan tetap menekuni bisnis ini.
Kebijakan mengekspor rotan mentah selalu dituduh sebagai dalang kehancuran industri rotan domestik, sebaliknya melarang ekspor juga mematikan produsen rotan mentah karena harga dalam negeri,secara artifisial, menjadi sangat rendah. Karena harga yang terbentuk tidak memberi insentif pada produsen bahan baku, akibatnya pasokan bahan baku rotan jadi menurun. Pengalaman pelarangan ekspor bahan baku untuk meningkatkan industri pengolahan dalam negeri tidak menunjukkan hal yang positif. Pelarangan ekspor kayu bulat yang dimulai sejak tahun 1985 sampai saat ini juga tidak menghasilkan pertumbuhan industri kayu domestik yang tangguh, bahkan banyak kilang kayu yang tutup karena berbagai alasan, seperti mahalnya biaya produksi akibat harga bahan baku energi yang tinggi dan seterusnya.
"Ide membangun suatu sentra industri hasil hutan yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk memperbaiki kinerja industri ini", sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian (Busines Indonesia, 10 Februari 2011) bukan ide yang buruk. Tapi membenahi fundamental alokasi bahan baku antara produsen dan industri menjadi sangat krusial. Kebijakan yang tepat perlu diambil. Pembicaraan antar sektor untuk mengatasi hal tersebut harus dilakukan dan apapun kebijaksanaan terbaik yang diputuskan perlu dijalankan secara konsekuen dan konsisten. Dalam hal ini pemerintah harus firm untuk menjalankan kebijakannya tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar